Kajian eGovernment Kabupaten Sragen (Analisis Penerapan dan Struktur Informasi sragenkab.go.id)

29 01 2009

Kajian eGovernment Kabupaten Sragen
(Analisis Penerapan dan Struktur Informasi sragenkab.go.id)

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen

Disusun Oleh:
Maulina kinasih
065020026

Program Studi Ekonomi Akuntansi
(Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pasundan
2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Makalah ini, dengan judul “Kajian eGovernment Kabupaten Sragen (Analisis Penerapan dan Struktur Informasi sragenkab.go.id)

Makalah ini Penyusun ajukan sebagai tugas pada Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen pada Semester lima, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.
Dalam kesempatan ini pula penyusun mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Anton Tirta, SE.,MM sebagai Dosen Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuat makalah ini.
Akhir kata tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwasannya banyak kekurangan dalam penyusunan Makalah ini, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penyusun harapkan. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Amiiin

Bandung, Desember 2008

Penyusun


BAB I
PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan semangat otonomi daerah, merangsang setiap daerah berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan yang menuntut Pemerintah Daerah untuk selalu mengembangkan inovasi, strategi, dan ide-ide baru untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengantisipasi tantangan persaingan regional(antar daerah) maupun global yang semakin meningkat.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut electronic government (egov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Perkembangan ICT yang semakin pesat harus disikapi sebagai peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, semakin besarnya tuntutan demokratisasi, dan semakin transparannya akses informasi perlu disikapi dengan cepat dan tepat agar Pemerintah Daerah tetap mendapatkan kredibilitas, sehingga masyarakat mudah diajak berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan nasional. Pemerintah Daerah dituntut dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria better, cheaper, dan faster. Selain itu diperlukan media yang mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan.
Realitas penggunaan ICT di lingkungan pemerintahan memunculkan istilah egovernment yang dalam beberapa kasus berhasil memberikan banyak nilai positif yang menggembirakan. Pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, mudah dan murah. Aktivitas pemerintahan pun menjadi efektif dan efisien. Tetapi sebaliknya, ketidakberhasilan implementasi egovernment pada beberapa kasus sering terjadi karena belum dipahaminya secara komprehensif peranan ICT dalam komunitas tertentu, kurangnya persiapan aparatur pemerintah dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Beberapa kendala terhadap penerapan egovernment di berbagai daerah diantaranya :
(1). Peraturan seputar egovernment yang cenderung masih lemah. Misalnya Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan egovernment. Dari inpres tertanggal 9 Juni 2003 itu, hanya ada satu juklak yang diturunkan, yakni standardisasi penerapan egovernment. Sementara Cyber Law(UU Informasi dan Transaksi Elektronik) juga belum ada, ini mengakibatkan tahapan ketiga eGovernment, yaitu transaksi menjadi terhadang. Lembaga yang menangani eGovernment di Indonesia, Depkominfo juga tidak mempunyai “kaki” di daerah sehingga menyulitkan upaya koordinasi untuk pengembangan egovernment.
(2). Belum adanya pemahaman yang tepat mengenai esensi egovernment dikarenakan lemahnya sisi sumber daya manusia (SDM). Yang paling menonjol adalah belum siapnya SDM di kalangan pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada akhirnya, hal ini menciptakan ketidakharmonisan pemahaman mengenai egovernment, sehingga memunculkan implementasi yang sporadis dan berdiri sendiri. Berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah pranata komputer (PK—SDM TI di pemerintahan) hanya 703 orang, itupun tidak ada yang menduduki posisi tertinggi yaitu, PK Utama Madya.
(3). Problem ketersediaan infrastruktur, akses telekomunikasi sebagai hal pokok yang harus dimiliki bagi penerapan egovernment, belum sepenuhnya ada. Dari 66.778desa di Indonesia, baru 23.756 yang memiliki jalur telepon atau baru tercover 33,3% dari seluruh desa. Sebagai gambaran implementasi egovernment di Indonesia, hanya separuh dari jumlah propinsi di Indonesia yang sudah mengaplikasikan egovernment. Indikatornya, 49,9% dari pemerintah propinsi, kota dan kabupaten yang memiliki situs web. Duapuluh satu website melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (C1), 22 website memberikan layanan pembuatan akta kelahiran, kematian dan perceraian, 32 website melayani pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB), 14 website memberikan ijin usaha, 7 website untuk tambang galian C, 25 website untuk layanan iklan dan 20 website perdagangan. Kategori instansi pemerintah baru 12% yang sudah memiliki perencanaan dari 60 website yang ada.

1.1. eGovernment Kabupaten Sragen
Penerapan egovernment di Kabupaten Sragen memang banyak menjadi rujukan pemda-pemda lain. Sebenarnya, seperti apa perkembangan egovernment di kabupaten berpenduduk 865.417 jiwa ini, Untung Wiyono, Bupati Sragen, mengatakan pihaknya sudah menerapkan egovernment secara penuh. Hasilnya, Pemkab Sragen memiliki beberapa jenis layanan publik unggulan. “Tujuan kami menerapkan egovernment adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik kami,” ujarnya. Pertama, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sejak 2003. Layanan ini memungkinkan pembuatan KTP hanya butuh waktu lima menit, tanpa ada pungutan liar dan prosedur yang berbelit. Kedua, Sistem Informasi Manajemen Perizinan sejak 2005. Sistem ini bisa melacak (tracking) dokumen perizinan secara online. “egovernment memungkinkan kami memberikan layanan perizinan terpadu di kantor pelayanan satu atap kepada kalangan dunia usaha,” papar Bupati Sragen. Ketiga, website resmi Pemkab Sragen sejak 2002. Lewat website, masyarakat bisa memperoleh informasi lengkap mengenai profil dan potensi kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan ini, termasuk harga sembako dan sarana interaktif aparat dan masyarakat. Keempat, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kantaya (Kantor Maya) sejak 2004. Sistem online ini mempermudah pekerjaan pegawai Pemkab Sragen dan koordinasi antar organisasi pemerintahan di sana. Misalnya, untuk pelaporan dan pengawasan di setiap unit kerja, kecamatan dan BUMD, sarana pengiriman data, informasi dan pengawasan proyek di setiap unit kerja, informasi agenda kerja di setiap satuan kerja, pengiriman surat dinas atau undangan kedinasan ke setiap unit kerja, dan untuk forum diskusi serta interaksi antarpegawai.
Sistem informasi pemerintahan ini terhubung secara elektronik dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Dalam Negeri. Ini menjadikan Kabupaten Sragen sebagai proyek uji coba Departemen Perdagangan dalam pemberian perizinan usaha perdagangan secara elektronik (e-licensing). Lalu, untuk mengetahui respons warga, “Setiap enam bulan sekali kami, bekerja sama pula dengan LSM, melakukan survei kepuasan warga atas layanan publik kami sebagai alat ukur efektivitas penerapan egovernment,”. Prestasi Pemerintah Kabupaten Sragen juga didapatkan dari situs web Pemerintah Kabupaten Sragen yang beberapa kali mendapat anugerah dari majalah warta ekonomi, yang terakhir diterima Tahun 2007.

Gambar 1. http://www.sragenkab.go.id mendapatkan eGovernment award tahun 2007
Saat ini sudah 59 izin dan 10 non-perizinan yang di proses menggunakan egovernment. Kabupaten Sragen juga sudah mempunyai 13 aplikasi sistem untuk kantor pemerintah dan rumah sakit serta sudah membangun jaringan sampai ke 208 desa dan menyerahkan 17 izin yang bisa diurus pada tingkat kecamatan,sementara tahun lalu baru dilakukan untuk 13 izin.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimanakah penerapan egovernment dan struktur informasinya di Pemerintah Kabupaten Sragen?

1.3. Batasan Masalah
Ruang lingkup permasalahan yang diteliti terfokus pada penerapan egovernment dan struktur informasi http://www.sragenkab.go.id.

1.4. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government di Kabupaten Sragen
2. Untuk mengetahui struktur informasi di portal http://www.sragenkab.go.id

1.5. Manfaat Penelitian
Dapat memberikan perbaikan sistem e-government dan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pelayanan publik.


BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL

eGovernment, sebagai sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing negara. eGovernment didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit,2002).
Visi eGovernment dilandasi pada empat prinsip-prinsip dasar eGovernment, yaitu
(1). Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan prioritas
(a.) Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia.
(b). Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
(c.) Memungkinkan terjadinya kerja-sama pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi. setelah menentukan jenis pelayanan, kemudian menentukan ukuran kinerja, yang menjadi target manfaat sebelum menentukan total beaya investasi.
(2). Membangun lingkungan yang kompetitif, dimana sektor swasta maupun LSM dapat berperan dalam hal pelayanan publik. Bahkan sektor swasta dan LSM dapat bersaing dengan pemerintah dan dapat melayani dengan lebih baik
(3).Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan pada kesalahan.
(4). Memusatkan pada pencapaian efisiensi, yang dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pemasukan anggaran dari penggunaan eGovernment (Indrajit, 2002)

2.1. Klasifikasi eGovernment
Di dalam konsep eGovernment dikenal empat jenis klasifikasi di antaranya adalah:
(a). Government to citizens (G-to-C). Tipe G-to-C merupakan aplikasi eGovernment yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki interaksi dengan masyarakat.
(b). Government to bussiness (G-to-B).Tipe G-to-B merupakan aplikasi eGovernment yang digunakan untuk memperlancar perusahaan swasta dalam menjalankan roda perusahaannya serta menciptakan relasi dengan pemerintah secara baik dan efektif.
(c). Government to governments (G-to-G). Merupakan aplikasi eGovernment yang digunakan antar pemerintah untuk memperlancar kerjasama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, maupun mekanisme hubungan sosial dan budaya.
(d). Government to employees (G-to-E).Merupakan aplikasi eGovernment yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat (Indrajit, 2002).

2.2. Manfaat eGovernment
Implementasi eGovernment yang tepat akan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara signifikan. Manfaat tersebut diantaranya adalah : 1). Memperbaiki kualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan bernegara.
2).Meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan Clean Government.
3). Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari.
4). Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5). Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun global.
6). Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis (Indrajit, 2002)

2.3. Good Governance
Good Governance adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam pelaksanaan eGovernment, disamping SDM, Infrastruktur TIK, dan kepemimpinan. Good Governance pada dasarnya adalah demokrasi dan ekonomi pasar atau bila dikaitkan dengan ideologi sama artinya dengan liberalisme. good governance bisa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintah yang baik. Bank Dunia dalam laporannya mengenai “Governance and Development” tahun 1992 mengartikan good governance, sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung-jawab pada publiknya. Konsep governance, atau dalam buku Frederickson (1999) digunakan istilah new governance, dimunculkan sebagai alternatif model dan metode governing dengan lebih mengandalkan pada pelibatan seluruh elemen masyarakat, seperti pemerintah, semi pemerintah atau non pemerintah.

2.4. Peran Strategis Pelayanan Publik
Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia,
(1).Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas.
(2).Pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah. Aspek kelembagaan yang selama ini sering dijadikan rujukan dalam menilai praktik governance dapat dengan mudah dinilai dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.
(3). Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. Pemerintah sebagai represantasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki high stake dan menjadi pertaruhan yang penting bagi ketiga unsur governance tersebut, karena baik dan buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya.
Nasib sebuah pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Keberhasilan sebuah rezim dan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan memuaskan warga (Dwiyanto, Agus, 2005)

2.5. Penerapan eGovernment dalam Pelayanan Publik
Penerapan eGovernment dimaksudkan untuk mempercepat proses interaksi antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan masyarakat dimana pemanfaatan TIK ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit, 2002) dan menghidupkan aktivitas masyarakat guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, serta berfungsi menjadi portal informasi, interaksi, dan transaksi bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dengan pihak pemangku kepentingan (lihat gambar 2). Portal tersebut menggambarkan hubungan antara Government dan masyarakat dalam kerangka pelayanan publik

Sumber: Kajian Konsepsual Diaz Rossano
Gambar 2. Proses Penerapan eGovernment dalam Pelayanan Publik
Penerapan eGovernment dalam dalam proses Pelayanan Pubik dapat ditinjau dari beberapa hal, antara lain:
a. Fungsi, yaitu sebagai media penyampaian informasi, media komunikasi maupun transaksi untuk pelayanan publik (Kominfo, 2003).
b. Orientasi, yaitu sebagai media untuk peningkatan PAD, peningkatan kepuasan Costumer, Pengintegrasian basis data internal, dan pertumbuhan (COBIT)
c. Tahapan Komunikasi (Indrajit, 2002), yaitu seberapa jauh tahapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan e-government. Tahapan tersebut terbagi atas:
1. Informasi atau Komunikasi Satu Arah, yaitu penyampaian informasi melalui portal pemerintah;
2. Interaksi atau Komunikasi Dua Arah, yaitu tersedianya media komunikasi melalui portal pemerintah secara on-line;
3. Transaksi, yaitu terjadinya hubungan bisnis melalui portal pemerintah, misalnya pembayaran on-line, penandatanganan perjanjian bisnis on-line.
4. Transformasi atau interoperability, yaitu terjadinya perubahan atau driver change terjadinya integrasi pada level proses, data dan teknologi
d. Information Processing/Back Office (Kominfo, 2003), yaitu pengelolaan aliran informasi, mulai dari input informasi melalui portal, termasuk up-dating datanya, baik dilakukan secara on-line maupun off-line.
e. Portal/Front Office (Kominfo, 2003), yaitu media berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dalam kerangka pelayanan publik, antara lain internet, information center (seperti: call center, information kiosk), ATM (untuk bertransaksi), WAP (melalui handphone), dan sebagainya.
f. Aksesibilitas/Integrasi Jaringan (Kominfo, 2003), yaitu tersedianya jaringan informasi dan komunikasi on-line baik secara internal maupun eksternal.

2.6. Struktur Informasi
Sementara itu struktur informasi diperlukan untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan dalam portal, terutama situs internet. Struktur informasi yang tercakup dalam situs internet adalah:
a. Brand visualization (Kotler, 2002), yaitu penampakan simbol-simbol tertentu yang menjadi ciri khas suatu daerah,
b. Information Changes (Hanson, 2002), yaitu sejauh mana tingkat perubahan informasi dalam portal, baik statis (tidak pernah berubah) maupun dinamis (selalu berubah).
c. Jenis informasi, yaitu materi informasi yang disajikan terutama informasi yang berhubungan dengan sumberdaya pelayanan publik, seperti:
1. informasi pelayanan umum;
2. informasi potensi dan peluang investasi;
3. informasi komoditi perdagangan;
4. informasi infrastruktur pendukung, seperti; drainase, listrik, telekomunikasi (untuk investasi), jaringan jalan, trade center, dan sebagainya;
5. informasi sarana pendukung, seperti transportasi (bus, kereta api, pesawat terbang), akomodasi (hotel dan restoran), pusat souvenir, dan sebagainya;
6. informasi aturan dan prosedur terkait tentang pelayanan publik.
d. Jenis data, yaitu bentuk informasi yang disajikan dalam portal, baik berupa teks, gambar, maupun peta.
e. Komunikasi, yaitu tersedianya media untuk berinteraksi antara pengunjung dengan Pemerintah secara on-line, baik berupa e-mail, kontak pengunjung, atau forum diskusi on-line.
f. Bahasa, yaitu pilihan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh pengunjung. Biasanya digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa universal.
g. Universalitas, yaitu kemudahan akses baik dari segi kemudahan membuka situs maupun pencarian situs dalam search engine, serta struktur menu yang familiar.

BAB III
PEMBAHASAN

Kendala, sudah menjadi kelaziman dalam setiap usaha, demikian pula terjadi di Kabupatan Sragen yang memiliki luas 94.155 ha dan berpenduduk 849.441 (data tahun 2001). Awal penerapan egovernment di Kabupaten Sragen dimulai dengan sedikitnya jumlah staf teknis yang menangani, ketidaktahuan akan Teknologi Informasi di satuan-satuan kerja dan para penentu kebijakan. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan merekrut Sumber Daya Manusia lulusan TI dan Komputer, disamping sosialisasi dan pelatihan TI bagi operator- operator di satuan kerja. Saat ini dengan terpenuhinya tenaga-tenaga teknik di berbagai bidang TI, Pemerintah Kabupaten Sragen yang terletak di bagian selatan Jawa Tengah itu pun bahkan sudah banyak membantu daerah lain sebagai konsultan eGovernment pada khususnya, antara lain di lima Kabupaten yakni Lebak Banten, Balangan Kalimantan Selatan, Kota Dumai Riau. Sedangkan beberapa daerah yang akan menyusul dikerjakan, antara lain adalah Kabupaten Bone, Maros, Bangli Bali, Pacitan, Banyuwangi dan Kabupaten Tegal. “Faktor utama berhasilnya penerapan eGovernment adalah komitmen dari semua pihak, terlebih dari peran Bupati Sragen Untung Wiyono yang sangat peduli dan memiliki komitmen.
Bagian Litbang dan Data Elektronik Sekretariat Daerah mengkoordinir tiga Sub Bagian (SubBag), yakni SubBag Litbang, SubBag Distek (Diseminasi Teknologi), dan SusBag PDE. Total SDM di bagian Litbang dan Pengelolaan Data Elektronik(PDE) berjumlah 21 orang. Dan jumlah itu, tercatat 7 orang yang mempunyai latar belakang informatika dan mengerti TI secara teknis. Meski terbatas, kru PDE bertanggung jawab bila terjadi kendala komputer atau jaringan di dinas kerja maupun kecamatan. Sebenarnya, bisa saja pembangunan TI diserahkan kepada pihak ketiga. Hanya saja, sudah menjadi kesepakatan antara jajaran PDE, Bupati dan DPRD, bahwa urusan TI akan ditangani sendiri. Terkecuali dalam hal pemasangan tower Pemerintah Kabupaten Sragen masih menggunakan jasa pihak ketiga, sementara semua pembangunan aplikasi dapat ditangani sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Saat ini, pemerintah kabupaten tengah berancang-ancang untuk mendirikan Internet Services Provider (ISP) sendiri, dengan memanfaatkan Sistem Komunikasi Dalam Negeri (Siskom-Dagri). Untuk tujuan mengintegrasikan sistem di seluruh desa, total desa di Kabupaten Sragen adalah 208 Desa serta digunakan untuk peningkatan kualitas dan kehandalan sistem,”

3.1. Arah Pengembangan eGovernment Kabupaten Sragen
Landasan Filosofi bagi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi di Kabupaten Sragen, sebagai pedoman menuju terciptanya Kabupaten Sragen sebagai “CYBER REGENCY” adalah Visi-Misi yang mendukung tujuan/proyeksi Pemerintah Kabupaten Sragen, bahwa pada Tahun 2010 semua Satker, Kecamatan, BUMD, Desa/Kelurahan sudah terjangkau Jaringan Sistem Informasi yang terintegrasi secara on-line, sehingga pelayanan publik akan optimal dan masyarakat terbiasa memanfaatkan IPTEK.

V I S I

“ Terwujudnya Sragen Sejahtera didukung Sistem Informasi Yang Terintegrasi Dengan Dilandasi Hasil Kajian Kegiatan dan Penelitian yang Akurat “

M I S I
• Terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal melalui Jaringan Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi secara Online.
• Terwujudnya kualitas SDM yang handal berwawasan IPTEK.
• Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi Yang Efektif.
• Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Akurat dan Applicable.

DASAR HUKUM
• Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment
• Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 Tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan
• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
• Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Bagian Litbang dan Data Elektronik, Sekretariat Daerah sebagai satuan kerja yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan teknologi informasi
• Peraturan Bupati Nomor 1/ 2004, Bagian Litbang dan Data Elektronik diberi tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengolahan data elektrortik. Sedangkan fungsi yang dilaksanakan antara lain adalah evaluasi pengolahan data elektronik dalam rangka kegiatan manajemen sistem informasi, telematika dan pendayagunaan sistem informasi.
SASARAN
• Terwujudnya Sragen sebagai “CYBER REGENCY”.
• Terciptanya Masyarakat Yang Tanggap Akan Globalisasi dan Modernisasi.
• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang berwawasan IPTEK.
Dari tahun ke tahun alokasi dana untuk pengembangan eGovernment makin meningkat. Mulanya pada 2002, Pemerintah Kabupaten Sragen membuat visualisasi potensi daerah dalam bentuk CD (compact disk) dengan dana Rp 50 juta. Selanjutnya, kru kantor PDE juga membuat sistem komputerisasi Perda. Tahun 2004 dialokasikan dana sebesar Rp 325 Juta untuk seluruh kecamatan, tahun 2005 sebanyak Rp 425 Juta dan terakhir pada tahun 2006 dananya meningkat menjadi Rp 1,1 Milyar yang dialokasikan untuk penguatan dan peningkatan sistem di semua jaringan online serta pem bangunan Media Centre
3.2. Infrastruktur eGovernment Kabupaten Sragen
. Jaringan Online 24 jam
Jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari 7 hari seminggu pada semua kecamatan, semua desa, semua dinas dan semua SKPD, dengan 125 buah PC

Sistem Koneksi Jaringan
Base Station (Network Operation Centre – NOC)
• Tower triagle 48 meter
• Antena Omni, Grid dan sectoral
• Wireless Radio Acces Point
• Server
• Router

BackBone Utama
Sistem teknologi Wide Local Area network (WLAN) dengan perangkat wireless pada frekuensi 5.8 GHz di 5 lokasi Kecamatan yang berfungsi sebagai Repeater
Client
• Lingkungan Kantor Bupati / Setda
Koneksi Local Area Network (LAN) dengan kabel UTP/STP dan Switch Hub
• Diluar lingkungan kantor Setda
Sistem teknologi WLAN dengan perangkat wireless 2,4 GHz
Hotspot
Koneksi Intranet/internet untuk publik dipasang di lingkungan Rumah Dinas Bupati/Pendopo, Kompleks Setda dan Alun-alun Sasono Langen Putro
. Aplikasi / Sistem Informasi
• Sistem Informasi Pemerintahan Daerah – KANTAYA (Kantor Maya)
• SIM Perijinan Terpadu
• SIPAW (Sistem Informasi Perdagangan Antar Wilayah)
• SIM Kepegawaian
• SIM Keuangan Daerah
• SIM Kependudukan
• SIM Pertanahan
• Billing System RSUD
• Sistem Informasi Strategis
• SIM Pendapatan Daerah
• SIM Pengelolaan Barang Daerah
• GIS (Sistem Informasi Geografis)
• SIM BPR/BKK
• Billing System PDAM
• Kantaya (Kantor Maya)
Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Monitoring Daerah berbasis web untuk mempermudah jalannya sistem perkantoran antar seluruh pegawaiPemkab Sragen
A. Report Monitoring setiap Dinas / Satker dan Kecamatan
B. Sarana pengiriman Data melalui Sistem Aplikasi Online
C. Informasi dan Monitoring Proyek secara OnLine pada setiap Satker
D. Agenda Kerja pada setiap Satker
E. Forum Diskusi dan Chating antar Personil dan Satker
F. Surat Dinas / Undangan Dinas pada Satker

• Kemampuan dan Jasa Layanan IT
Computer Networking : LAN & WAN
Kerjasama Assistensi Teknis Pengembangan IT dengan daerah lain
Profit : – Memperluas Jaringan Kerjasama antar daerah
- Professional Fee
- Pengalaman / Peningkatan Ketrampilan
Pemrograman: Web Programming, Aplikasi Sistem Informa-si (SIMDA, SIMPADA, SIMBADA, SIMPEG PILKADA,SIM PERIJINAN)
Desain Grafis: Brochures, Leaflets, Report Cover, Poster, Majalah,
Survey dan Analisa mengunakan Sistem Informasi Geografi: Peta Tata Guna Lahan dan tuupan lahan (landuse &l andcover), Peta Deteksi Bencana Alam, Tata Kota, Land & Road Survey, etc)
• Internet Service Provider (ISP)
Kerjasama Re-Sales ISP (Internet Service Provider) dengan pihak ke-3
- MOU dengan PT. TimeExelindo
- Kerjasama ISP dengan Sekolah ( Internet School dan Masyarakat
Hardware Services : Monitor, CPU, Printer, Computer Peripherals, etc
• Pembuatan Dan Pengembangan WebSite
Untuk menjawab tantangan globalisasi serta meraih peluang yang menguntungkan pada masa yang akan datang, kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di buat pula Website Pemda Sragen : http:// http://www.sragenkab.go.id
3.3. Penerapan eGovernment Kabupaten Sragen
Tingkat penerapan eGovernment Pemerintah Kabupaten Sragen dapat ditinjau dari beberapa hal, antara lain:
a. Fungsi
Seperti tertuang dalam dokumen, Visi yang ingin dicapai adalah terwujudnya Sragen Sejahtera didukung sistem informasi yang terintegrasi dengan dilandasi hasil kajian kegiatan dan penelitian yang akurat. Dengan demikian diharapkan akan tercapai tujuan utama, yaitu mewujudkan Sragen Cyber Regency, dimana semua stake holder pembangunan daerah di Kabupaten Sragen mendapatkan akses, bisa berinteraksi dan berpartisipasi melalui jaringan informasi dalam rangka menunjang sistem manajemen pemerintahan eGovernment yang demokratis, transparan dan akuntabel.

b. Orientasi
Ditinjau dari orientasinya, penerapan egovernment Kabupaten Sragen ditujukan kepada pelayanan informasi, supporting pelaksanaan Pelayanan Terpadu yang dilakukan BPT dan pembuatan SIM untuk pengambilan Keputusan.
c. Tahapan Komunikasi
Dari tahapan, penerapan egovernment dalam pelayanan publik sudah masuk dalam tahap interaksi dengan masyarakat melalui forum chat atau email, sementara penyampaian informasi yang dilakukan antara lain berupa informasi mengenai profil Kabupaten Sragen maupun pengumuman mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sragen.
d. Information Processing/Back Office
Beberapa proses pengolahan informasi http://www.sragenkab.go.id dalam back office-nya masih bersifat off-line atau tradisional, baik melalui rapat koordinasi, arahan pimpinan maupun dengan sistem jemput bola langsung kepada sumbernya. Sementara up-dating data untuk informations change yang statis biasanya dilakukan sekali hingga dua kali dalam setahun, sementara yang dinamis bisa dilakukan setiap saat.
e. Portal/Front Office
Portal yang digunakan untuk melayani publik baru berupa situs internet, karena pengadaannya relatif murah dan jangkauan layanannya sangat luas. Input data dari back office di-up load ke internet sehingga informasi yang disajikan telah on-line dengan jaringan global.
f. Pengembangan Infrastruktur, Aksesibilitas dan Integrasi Jaringan
Dalam pelaksanaan pengembangan egovernment di Pemerintah Kabupaten Sragen, hingga saat ini belum memiliki rencana induk pengembangan egovernment yang lebih holistic dan suistainable, termasuk pada pengembangan jaringan internal antara instansi. Sementara action plan e-government sedang disusun dan belum ada rencana detail, yang baru ada hanya rencana pengembangan aplikasi e-government dalam berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Sragen secara bertahap telah memulai pembangunan infrastruktur, dimulai dari Kantor Pengelolaan Data Elektronik, kemudian ke masing-masing instansi, kemudian antar instansi terutama di lingkungan kompleks Sekretariat Daerah.
Namun pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus mengingat keterbatasan dan sistem anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Sistem penganggaran yang kaku juga berperan dalam menghambat pengembangan egovernment Pemerintah Kabupaten Sragen. Kebutuhan anggaran yang mendesak tidak dapat diwujudkan karena harus menunggu cairnya anggaran. Sementara dalam integrasi jaringan terjadi loncatan tahapan, yaitu telah terintegrasi dengan jaringan global (eksternal) melalui media internet, namun secara internal belum seluruhnya terintegrasi dengan jaringan (off-line).

Gambar 3. Proses Penerapan egovernment dalam Pelayanan Informasi

3.4 Struktur Informasi sragenkab.go.id
Dari beberapa penelitian yang dilakukan, website dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyebaran dan sumber informasi serta potensi suatu organisasi sehingga membuat setiap organisasi meningkatkan publikasi dari informasi organisasi dengan menggunakan media yang lebih visible di dunia yaitu portal informasi. Website dipercaya dapat memberikan gambaran output suatu organisasi atau lembaga, dimana mereka dapat menyediakan gambaran yang lebih lengkap tentang kegiatan, layanan dan potensi yang mereka sediakan. Web menawarkan kemungkinan untuk pemberian layanan just in time, pengambilan informasi yang lebih cepat, penawaran jasa, dsb, dimana opsi ini tidak tersedia pada layanan tradisional.
Selain hal diatas, Web juga dapat digunakan sebagai media untuk menjadi komunikasi serta penyampaian kebijakan serta hukum dan aturan dalam organisasi ke shareholder mereka sehingga dapat meningkatkan koordinasi dengan shareholder. Lebih jauh lagi, potensi audience Web yang jauh lebih besar daripada media komunikasi lainnya akan meningkatkan inisiatif “Open Access” yang nantinya dapat memberikan akses informasi bagi organisasi satu dengan yang lainnya. Akses yang universal dan lebih murah melalui Web dan sifat dari hypertext dapat sangat berguna untuk menemukan link ke orgaisasi yang aktif dalam proses inovasi dan membuka kesempatan untuk mengadopsi hal baru. Dari pembahasan terhadap situs http://www.sragenkab.go.id, Pemerintah Kabupaten Sragen dapat diperoleh gambaran bahwa:
a. Brand visualization, Informasi yang disajikan situs secara langsung menampilkan potensi dan layanan Pemerintah Kabupaten Sragen, baik dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar,
b. Information Changes
Tingkat perubahan bentuk informasi yang disajikan dalam situs terbagi atas:
1. Statis, terutama informasi yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama, misal; profil daerah, data wilayah sumber daya daerah dan infrastruktur daerah.
2. Dinamis, terutama informasi yang cenderung mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya informasi kegiatan Bupati, informasi harga Komoditi untuk produk perikanan dan pertanian atau pengumuman tender barang dan jasa.
c. Jenis Informasi
Informasi yang muncul dalam situs internet dikategorikan sebagai berikut:
1. informasi umum, yaitu berupa profil singkat mengenai Kabupaten Sragen
2. informasi pariwisata, yaitu informasi mengenai gambaran umum obyek wisata beserta lokasinya;
3. informasi event budaya, yaitu informasi mengenai peristiwa tradisi budaya dan kesenian, maupun acara-acara seminar, pertemuan, sarasehan.
4. informasi potensi dan peluang, yaitu potensi daerah dalam bentuk sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya;
5. informasi sarana dan fasilitas pendukung, yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung seperti transportasi, akomodasi, utilitas, komunikasi yang memadai;
6. berita, yaitu informasi kegiatan pemerintahan atau peristiwa penting dalam lingkup Kabupaten Sragen;
d. Jenis Data
Dalam situs internet terdapat tiga jenis data yang digunakan, yaitu:
1. Data teks, yaitu data dalam bentuk kalimat atau angka-angka yang menjelaskan suatu informasi tertentu;
2. Data gambar, yaitu data dalam bentuk foto atau gambar untuk menjelaskan bentuk suatu obyek dari data tekstual;
3. Data peta, yaitu data mengenai lokasi suatu obyek ruang.
e. Komunikasi
Komunikasi saat ini belum dapat dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan masyarakat, karena beberapa proses pengolahan informasi di back office masih bersifat off-line dan belum ada koneksi on-line antara Pemerintah Kabupaten Sragen langsung dengan masyarakat.
f. Bahasa
Bahasa yang digunakan dalam situs sragenkab.go.id adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan Bahasa Inggris dimaksudkan agar para pengunjung situs dari berbagai belahan dunia dapat mengetahui dan memahami isi situs. Bahasa Inggris digunakan karena merupakan bahasa universal, atau minimal dapat dipelajari oleh penduduk dunia.
g. Universalitas
Secara umum struktur menunya dapat dipahami oleh pengguna, serta sangat mudah ditemukan dalam pencarian di search engine.

3.5. Beberapa Pelajaran dari Penerapan egovernment di Sragen
3.5.1. Kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas
Kepemimpinan politik dengan visi yang jelas mutlak diperlukan dalam menjamin keberhasilan implementasi egovernment (i.e. The Asia Foundation, 2007). Manajemen perubahan (change management) untuk mengatasi inersia organisasi dan kultur hanya dapat dilakukan dengan baik dengan dukungan kepemimpinan yang kuat. Tantangan organisasi dan kultural sangat sering lebih sulit diselesaikan daripada tantangan dari sisi teknologi. Bupati menyatakan, ”Manajemen perubahan perlu untuk menjamin keberhasilan implementasi egovernment”. Bahkan dalam beberapa pertemuan dengan staf, Bupati mempersilakan kepada yang menentang kebijakan implementasi untuk mundur dari jabatannya. Kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas ini telah memberikan hasil yang nyata, berupa dukungan dari para staf dan bahkan rival politiknya di DPRD. Latar belakang Bupati sebagai penguasaha sukses dalam bidang minyak bumi mungkin mempengaruhi gaya kepemimpinan politiknya. Kepemimpinan politik yang kuat ini sekaligus menjadi bukti komitmen pimpinan dalam implementasi egovernment. Komitmen yang rendah dari pimpinan, karena ketakutan akan kehilangan kekuasaan, merupakan salah satu kendala dalam implementasi egovernment (Allen et al., 2004).
3.5.2. Pelibatan semua pihak
Kepemimpinan yang kuat telah memberikan iklim yang baik untuk membangkitkan kesadaran bersama akan arti penting dukungan semua pihak egovernment. Tahap awal implementasi bukan tanpa hambatan. Awal dibukanya KPT telah memunculkan sinisme dari banyak pihak. Adopsi inovasi selama belum terbukti bermanfaat seringkali mendapatkan resistansi. Ketika inovasi sudah terbukti, maka dengan mudah untuk mendapatkan dukungan banyak pihak (Rogers, 1995). Pelibatan semua pihak akan mengurangi resitensi ini. Pelibatan semua pihak dalam implementasi egovernment dari berbagai tingkatan, mulai kabupaten sampai desa, merupakan modal awal keberhasilan. KPT telah mengubah paradigma pelayanan publik di Kabupaten Sragen. Hubungan antar lembaga pun menyesuaikan. KPT sebagai sebuah one-stop service telah berhasil menyatukan komitmen semua dinas terkait dalam memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Sayangnya pihak penggiat Teknologi Informasi di kalangan masyarakat yang tergabung dalam Fortimas belum sepenuhnya dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan egovernment kedepan. Fortimas baru dilibatkan dalam tahap pengoperasionalan hotspot di alun-alun Kabupaten Sragen, padahal bentuk partisipasi mereka dalam pengembangan egovernment bisa menjadi kunci pelaksanaan pelayanan publik dengan mengacu pada prinsip good governance, yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi
3.5.3. Penyiapan Sumber Daya Manusia
Dalam implementasi egovernment di Kabupaten Sragen, salah satu kendala yang sangat nyata pada tahap awal adalah kapabilitas sumberdaya manusia. Masalah sumberdaya manusia adalah tipikal dalam implementasi egovernment, terutama di negara berkembang (e.g. Heeks dan Davies, 1999).Beberapa inisiatif pun diambil untuk mengatasi masalah ini. Masalah terbesar adalah mengubah pola pikir. Pelatihan, konsultansi, dan studi banding ke beberapa perusahaan swasta pun dilakukan. Bahkan seragam staf di KPT pun tidak jauh dengan seragam pegawai di pegawai perusahaan swasta seperti bank. Semua dilakukan untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik.
Untuk menyiasati masalah kapabilitas individu, pelatihan teknologi informasi dilakukan secara teratur. Setiap Kepala Dinas bahkan harus didampingi oleh seorang operator yang terlatih. Di samping itu, beberapa orang profesional diundang untuk bergabung dengan Tim Teknologi Informasi. Jiwa entrepreneurial pun ditanamkan kepada semua staf untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sragen dan siap memberikan bantuan kepada kabupaten/kota lain jika diminta. Inistiatif yang terakhir ini telah membuat Tim Teknologi Informasi Kabupaten Sragen mendapatkan banyak undangan untuk membantu implementasi sistem serupa di kabupatan/kota lain, dan bahkan dari departemen di tingkat pusat. Aktivitas ini selain meningkatkan kapabilitas individu melalui pengalaman lapangan, juga membuka pintu penghasilan tambahan yang legal. Bahkan untuk persiapan implementasi egovernment sampai tingkat desa, sebanyak lebih dari 600 staf di tingkat kabupaten dilatih menjadi pendamping di tingkat desa. Ke depan, sebanyak tiga orang, yang salah satunya adalah operator Teknologi Informasi akan diperbantukan di setiap desa.
3.5.4. Implementasi secara bertahap
Implementasi secara bertahap adalah pelajaran lain yang bisa diambil. KPT adalah sebuah pilihan baik untuk mengawali implementasi egovernment. Selain karena melibatkan banyak pihak, dampak terhadap layanan publik dapat langsung terasa. Pembangunan infrastruktur pun dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal sebanyak 52 kantor terkoneksi Internet sampai pada tingkat kecamatan. Pada tahapan selanjutnya, sebanyak 208 desa juga disambungkan. Selain dapat menyiasai keterbatasan sumberdaya, implementasi secara bertahap ini juga akan memudahkan proses difusi dengan mengurangi risiko dan menurunkan resitensi. Inisiatif Sragen untuk mendukung pengadaan infrastruktur dan fasilitas dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang akan memasok keperluan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau juga sangat menarik.
3.5.5. Pembangunan kemitraan
Kemitraan dengan berbagai pihak dikembangkan pun dikembangkan. Sebagai contoh, aplikasi untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk merupakan hasil kerjasama bagi hasil dengan sebuah perusahaan swasta. Dengan demikian, investasi yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar tanpa mengorbankan kualitas layanan. Untuk memperbaiki cetak biru egovernment, pihak perguruan tinggi pun dijadikan mitra. Kemitraan dengan beberapa lembaga internasional yang terkesan dengan kualitas layanan publik Sragen juga dilakukan. Kemitraan yang baik ini dengan berbagai pihak, selain akan memecahkan masalah keterbatasan sumberdaya, juga akan meningkatkan kualitas.

3.5.6. Evaluasi secara rutin
Salah satu masalah yang sering muncul dalam implementasi egovernment adalah tidak adanya indikator keberhasilan (e.g. Janssen et al., 2004). Hal ini disadari betul oleh Sragen dan ditindaklanjuti dengan evaluasi rutin meskipun masih bersifat terbatas pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh KPT. Setiap tahun, KPT melakukan survei kepada pengguna layanan, untuk mengukur kualitas, dan sekaligus mendapatkan umpan balik untuk perbaikan.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Penerapan eGovernment oleh Pemerintah Kabupaten Sragen baru mencapai tahapan interaksi, melalui forum chat dan email, tetapi sudah mempunyai fungsi dan orientasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada publik, sedangkan proses pengolahan dan informasi saat ini masih menggunakan metode campuran on-line dan off-line, aksesibilitasnya sudah tersedia on-line, baik internal maupun eksternal.
Struktur Informasi http://www.sragenkab.go.id telah berperan sebagai katalisator dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, walaupun secara eksplisit belum ada fitur-fitur khusus yang menyimbolkan dan berisi prinsip-prinsip good governance. Isi situs tersebut termasuk upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas komunikasi dan informasi

4.2. Saran
Sebagai tindak lanjut dari kajian ini, saran dan rekomendasi yang diusulkan oleh peneliti adalah:
Penerapan egovernment Pemerintah Kabupaten Sragen perlu meningkatkan tahapan layanan egovernment menjadi transaksi maupun transformasi sehingga pelayanan publik dan kepuasan masyarakat dapat dicapai optimal. Perlu perubahan budaya kerja dari tradisional menuju elektronik dengan berbasis komputer dan jaringan agar penerapan egovernment dapat berjalan lebih cepat. Kemudian diperlukan pula spesialisasi informasi dalam hal pelayanan publik masing-masing situs milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
Struktur Informasi http://www.sragenkab.go.id harus lebih mencerminkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan kepada masyarakat, sementara komponen pendukung perwujudan prinsip-prinsip good governance adalah: a) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, jaringan, internet, dan sebagainya, b) sumberdaya manusia yang mampu mengoperasikan dan memelihara kegiatan tersebut, c) anggaran yang tersedia untuk menunjang operasional dan pemeliharaan, d) kebijakan dan regulasi yang diperlukan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Karena egovernment akan berarti bila masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya.

Daftar Pustaka
Biskom, Thursday, 13 September 2007, Sragen Cyber Regency Siap Dibangun
Darwin, Muhajir, 2000, Good Governance dan Kebijakan Publik, Lokakarya ”Reformasi Birokrasi menu Good Goverance, Yogyakarta, 25 Oktober 2000
Dwiyanto, Agus, (Editor), 2005, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
KOMINFO, 2002 (Oktober), Sistem Informasi Nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika. Tersedia di: http://www.depkominfo.go.id

http://fathulwahid.wordpress.com/2007/06/24/

http://www.fortimas.or.id

http://pde.sragenkab.go.id

http://www.sragenkab.go.id

http://www.wartaekonomi.com

Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta
Rossano, Diaz, 2004, EGovernment Dalam Pemasaran Wilayah, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: