Politisasi Budaya Sunda dan Sunda Politik

29 01 2009

ANALISIS ini tidak dimaksudkan untuk mengangkat isu primordialisme atau sektarianisme. Bukan pula, untuk mengajak ulang pada paradigma (apalagi paradogma) pemikiran “politik aliran” sebagaimana dicermati oleh analisis pendahulu. Tujuan utama analisis ini, adalah melakukan cerminan ke dalam mengenai gejala budaya dan “sukma budaya lokal” di dalam menghadapi perkembangan zaman. Artinya, dengan terhentinya sejumlah tokoh politik Sunda, akankan hal demikian menjadi sebuah cermin bahwa nilai Sunda sudah tidak mampu memberikan roh-hidup bagi penganutnya untuk tumbuh kembang menjadi bagian dari kompetitor dalam panggung politik lokal, regional, nasional, atau bahkan politik internasional? Inilah persoalan besar yang menggelayut dalam pemikiran penulis saat ini.

Bukan hal yang baru dan telah menjadi rahasia umum jika dikatakan bahwa etnis Sunda, yang merupakan penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa, mengalami kemiskinan kultural dan kemiskinan personal.

Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural, yaitu sebuah gejala lemahnya kontribusi nilai dan norma hidup orang Sunda dalam wacana kehidupan baik pada lingkup mikro maupun makro. Bahkan, bisa jadi, ajaran Sunda ini tidak menjadi bagian dari pandangan hidup orang Sundanya ini. Ia menjadi tamu asing di rumah sendiri.

Ada dampak negatif dan positifnya dari kondisi ini. Sisi negatifnya, sudah barang tentu sangat jelas sekali, yaitu hilangnya kepedulian orang Sunda terhadap budaya Sunda. Implikasi sosialnya sangat jelas, misalnya penggunaan bahasa Sunda yang semakin kurang populer di lingkungan orang Sunda sendiri, bahasa Sunda hampir menjadi asing bagi sebagian orang Sunda. Sisi negatif lainnya, yaitu akan munculnya sebuah gerakan fundamentalisme kultural, atau fundamentalis budaya lokal, yang akan menjadi bagian dari sandingan budaya nasional atau budaya global. Inilah, realitas ambivalensi (kemenduaannya) efek dari berkembangnya nilai lokal dalam sebuah masyarakat.

Namun demikian, sisi yang positif dari gejala ini yaitu mulai tumbuh kembangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal (budaya sendiri). Hal demikian akan mendukung pada program minimalisasi kesenjangan budaya, yaitu sebuah gejala global di era modern.

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini tengah terjadi sebuah fenomena kesenjangan budaya dan kesenjangan kesadaran diri. Seorang bapak memperkosa anak, anak membunuh orang tua (atau sebaliknya), dan pembunuhan antarsahabat, pembunuhan terhadap istri atau orang-orang dekat lainnya. Fenomena ini merupakan indikasi bahwa para pelaku tersebut sudah lupa diri, lupa status diri, atau tidak memedulikan status dirinya (baca, kesenjangan kesadaran), dan lebih mengedepankan hawa nafsunya, kendati pun harus melabrak nilai, norma dan hukum (kesenjangan nilai budaya).

Tanpa harus menyalahkan nilai budaya global atau modern, namun sudah sangat pasti bahwa faktor utama dari semua gejala itu adalah hilangnya akar budaya dan sandaran nilai di kalangan manusia. Inilah yang disebut dengan melemahnya loyalitas seseorang terhadap nilai budaya.

Maka, solusi yang dapat dikedepankan adalah pentingnya untuk membuat sebuah rumusan untuk memperkaya nilai hidup yang sarat dengan nilai budaya, baik itu budaya lokal, maupun budaya nasional, dan salah satu di antaranya adalah nilai budaya Sunda.

Berdasarkan pemikiran ini, sangat jelas bahwa orang Sunda yang tidak memahami falsafah “silih asah, silih asih, dan silih asuh”, akan memiliki perilaku brutal dan kriminal. Dan mereka itulah, yang kita sebut di awal sebagai sebuah sebuah gejala kemiskinan kultural.

Kemiskinan personal

Pada bagian yang kedua, kita melihat bahwa orang Sunda mengalami kemiskinan personal. Yang dimaksud dengan kemiskinan personal ini, yaitu dalam makna kualitatif dan kompetitif. Sebab, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa penduduk Jawa Barat, atau entitas Sunda ini termasuk sangat besar dibandingkan dengan penduduk suku-suku lainnya, yang ada di Indonesia ini.

Untuk wacana ini, yang akan dibahas itu adalah konteks politik nasional Indonesia. Pertama, harus diakui, paradigma pemikiran yang berkembang di dalam wacana politik, yaitu dualisme sipil-militer, Islam-nasionalis, dan Jawa-non-Jawa. Suku bangsa Sunda (juga yang lainnya) sangat kecil berwacana. Kendatipun diangkat ke permukaan, hanya menjadi bagian dari “objek” dari kepentingan entitas non-Sunda (entitas luar Pulau Jawa, seberang). Wacana-wacana inilah, yang kini menguat di lingkungan elite politik, elite birokrasi, bahkan elite-elite kampus yang mestinya steril dari wacana ini.

Kedua, orang Sunda sangat miskin calon atau tokoh yang melenggang ke Jakarta. Kendatipun ada yang ke Jakarta, lebih banyak berstatus sebagai orang legislatif. Sementara, untuk lingkaran eksekutif, orang Sunda hanya mengenal beberapa tokok saja misalnya Umar Wirahadikusumah, Yogie S. Memet, Ginanjar Kartasasmita, dan beberapa tokoh lainnya di masa Orde Baru.

Ketiga, hal yang sangat kontras dengan era kejuangan di masa kolonialisme dulu. Orang Sunda, bukan hanya muncul ke lingkaran elite, tetapi menjadi bagian dari catatan sejarah emas. Otto Iskandardinata (Si Jalak Harupat), Dewi Sartika, dan Moh. Toha (Bandung Lautan Api). Mereka terlibat dalam sejarah dan membuat sejarah emas dalam lembaran sejarah Indonesia. Sementara itu, dalam sejarah Indonesia modern pascareformasi, belum banyak muncul tokoh Sunda yang kental kesundaannya, dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia modern.

Keempat, popularitas orang Sunda, masih bersifat lokal, dan besar di lingkungannya sendiri (untuk tidak menyebut jago kandang). Tokoh Sunda ini, tidak berkembang ke luar wilayah, bahkan belum banyak yang sampai pada puncak kepemimpinan nasional. Istilah budayanya adalah “kurung batokeun”.

Akar masalah

Sudah barang tentu, kondisi tersebut di atas, sangat memprihatinkan kita semua. Jika dibiarkan kondisi sosial ini, akan menyebabkan hilangnya wacana kesundaan dalam kehidupan Indonesia ini. Dan oleh karenanya, maka dibutuhkan sebuah gerakan budaya baru, atau penyadaran budaya bagi lingkungan tatar Pasundan ini. Fenomena di atas, mungkin jadi, bukan sesuatu hal yang hakiki. Artinya, bukan sebuah etos budaya yang dimiliki oleh Ki Sunda, melainkan dari sisi kesadaran sosial pendukung budaya tersebut di atas.

Sebagai cerminan sejarah, rakyat Indonesia, akan mencatat, bahwa kesadaran politis di Indonesia ini, selain diawali oleh Kerajaan Kutai di Kalimantan, pun diawali oleh munculnya Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Dengan kata lain, orang Sunda ini telah sedari awal memiliki kesadaran mengenai pentingnya institusionalisasi hidup dan kehidupan. Hanya melalui sebuah lembaga (yang disebut kerajaan/negara) itulah, kesejahteraan rakyat dapat dilakukan secara kolektif.

Namun demikian, untuk konteks saat ini, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara ini ternyata tidak menguat dan tidak tumbuh subur dengan baik di lingkungan masyarakat Sunda. Bahkan, cenderung menarik diri. Mengapa hal demikian itu terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikemukakan sejumlah ajuan kemungkinan argumen yang bisa dikembangkan.

Pertama, melanjutkan analisis sebelumnya, yaitu budaya Sunda tidak ideologis di kalangan insan Ki Sunda. Loyalitas orang Sunda terhadap nilai dan budaya Sunda sangat lemah, bahkan terlau “kooperatif dan adaptif” dengan budaya luar, baik dari suku bangsa lainnya di Indonesia, maupun dari luar Indoensia.

Kedua, gejala ini, kian memperkuat kekhawatiran karuhun (nenek moyang Sunda), tentang adanya sifat jati kasilih ku junti. Peribahasa ini sangat kontekstual, misalnya saja, dapat diartikan pribumi kalah oleh tamu, orang berkualitas kalah oleh orang yang tidak berkualitas. Gesekan ini, kalau dibiarkan, akan menjadi penyebab kerusuhan sosial dan mengancam pada keutuhan bangsa Indonesia.

Ketiga, lemahnya budaya Sunda menjadi bagian dari pandangan hidup manusia Sunda. Kondisi ini bisa disebabkan sifat budaya Sunda yang tidak agresif bahkan terkesan permisif. Orang Sunda cenderung tidak demonstratif untuk menyebarkan budaya Sunda, melainkan banyak menerima atau mangadopsi budaya luar ke dalam budayanya sendiri.

Keempat, hal sangat empiris dan sosiologis adalah dekatnya sejarah dan nasib Sunda seperti orang Betawi. Suku Sunda merupakan suku yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan budaya metropolitan Jakarta. Realitas empiris ini menyebabkan adanya gejala (a) membeludaknya pendatang ke wilayah Sunda (apalagi dengan akses transportasi yang semakin mudah dan cepat dari Jakarta ke Bandung via jalan tol), (b) adanya percampuran budaya yang sangat intensif, (c) tingginya sirkulasi budaya di daerah Sunda. Hal demikian, bisa disebabkan karena adanya aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan. Penduduk dari luar Sunda, banyak berdatangan ke wilayah Sunda sehingga fenomena tersebut di atas sangat mungkin sekali terjadi.

Kelima, karena tidak adanya ideologisasi nilai Sunda, maka kekuatan nilai budaya lokal Sunda, tidak sekuat nilai budaya Jawa, Bali, Batak, Padang atau nilai budaya Cina dan Jepang bagi masyarakat penganutnya. Nilai budaya dari suku bangsa yang disebut terakhir tersebut, selain memiliki payung kebijakan politik dari pemerintahnya, juga didukung oleh telah terlembaganya nilai budaya lokal menjadi bagian dari pandangan hidup suku bangsanya. Oleh karena itu, mereka dapat tumbuh kembang ekonominya, dengan tetap memegang teguh nilai budaya lokal sendiri.

Penutup

Sebagai akhir dari wacana ini, pada dasarnya penulis merasa optimis gejala negatif tersebut tidak akan terjadi. Bahkan, melalui upaya pemberdayaan dari elite/tokoh masyarakat dan pemerintah Jawa Barat, terbersit sebuah optimisme yang akan terbit di wajah Ki Sunda saat ini.

Tidak banyak alasan yang penulis miliki, kecuali sebuah landasan politik atau payung politik yang dimiliki oleh Ki Sunda saat ini. Melalui Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003, tentang Pemeliharaan Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah, Pemerintah Daerah Jawa Barat memberikan rambu-rambu model pengembangan budaya daerah.

Dalam Perda No. 5 Tahun 2003 ini, memang tidak eksplisit menyebutkan budaya Sunda, melainkan budaya daerah. Hal demikian karena dilandasi oleh pemikiran mengenai terdapatnya keanekaragaman budaya di lingkungan masyarakat Jawa Barat.

Namun demikian, dengan adanya landasan politik ini, maka setidaknya Ki Sunda, memiliki pekerjaan besar untuk menyosialkan dan menginternalkan nilai-nilai budaya daerah, sebagai bagian dari modal sosial hidup orang Sunda. Fukuyama (2002), menyebut nilai dan norma sosial ini sebagai sebuah social capital (modal sosial), yang dapat dijadikan modal dalam membangun masyarakat modern di masa depan.

Dengan demikian, melalui wacana ini, dapat penulis nyatakan dengan tegas bahwa (a) nilai dan budaya lokal merupakan bagian dari social capital yang dapat dioptimalkan dalam membangun kesalehan sosial bangsa Indonesia, minimalnya kesalehan budaya Ki Sunda; (b) individu yang lupa akan landasan nilai budaya akan terjebak pada kehampaan nilai; (c) kehancuran sebuah bangsa, diawali dari ketidakpeduliannya pada budaya. Oleh karena itu, budaya nasional, yang merupakan kristal dari budaya daerah, akan sangat bergantung pada kualitas kekokohan budaya lokal. Kebangkitan nasional Indonesia saat ini, tidak akan terwujud, manakala akar budaya nasional itu sendiri lemah. Dan akar budaya nasional itu, tiada lain adalah budaya daerah. Wallahu a’lam bi shawwab.*** 


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: